Indonesia sedang berada pada titik krusial dalam perkembangan perbankan syariah. Keluarannya dua regulasi utama dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Oktober 2025 menjadi momen penting yang memperkuat pondasi industri ini sambil menunjukkan komitmen pada standar internasional. Setelah itu, fase implementasi bertahap mulai tahun 2026 membawa berbagai tantangan dan peluang yang makin kompleks bagi pelaku dan pengawas perbankan syariah.

Sebagai mentor strategis dan alumni seleksi PCAM OJK, penting untuk memahami dinamika ini secara menyeluruh. Regulasi baru tak hanya berkisar soal aspek teknis pengawasan dan kepatuhan, tapi juga menuntut kesiapan menghadapi perubahan struktural dan tata kelola yang lebih ketat. Apa makna strategis dari regulasi ini bagi perbankan syariah ke depan?

Daftar Isi

• Penguatan Regulasi Likuiditas dan Permodalan
• Penyesuaian Standar Internasional dan Konteks Lokal
• Restrukturisasi Spin-off Unit Usaha Syariah
• Implikasi Kepemimpinan Regulator dan Pengawasan

Penguatan Regulasi Likuiditas dan Permodalan

OJK memperkenalkan POJK No. 20 dan No. 21 Tahun 2025 sebagai landasan utama penguatan likuiditas dan permodalan perbankan syariah nasional. Yang menarik, penetapan standar Liquidity Coverage Ratio (LCR) dan Net Stable Funding Ratio (NSFR) minimum sebesar 100 persen untuk Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) menegaskan kebutuhan stabilitas dana dalam jangka pendek dan panjang. Dengan begini, bank harus sigap menghadapi volatilitas pasar tanpa mengorbankan fungsi intermediasi keuangan.

Selain itu, POJK No. 21 mengatur leverage ratio khusus untuk BUS sebagai penguat struktur permodalan. Regulasi ini memaksa bank syariah untuk menjaga keseimbangan modal agar tetap tangguh menghadapi risiko yang berkembang. Jadi, apakah ini berarti sistem permodalan lama sudah tidak relevan lagi?

Implementasi dua rasio ini dirancang bertahap sejak 2026 hingga 2028. Tahapan ini memberi waktu bagi perbankan syariah menyesuaikan tata kelola dan sistem pelaporan agar selaras dengan standar baru yang berorientasi kedepan. Dengan skema pelaporan berjenjang, harmonisasi informasi keuangan syariah menjadi lebih optimal dan risiko kerancuan data bisa diminimalisasi.

Penyesuaian Standar Internasional dan Konteks Lokal

Salah satu hal penting dari regulasi ini adalah penyesuaian praktik perbankan syariah di Indonesia dengan standar global, khususnya Basel III dan panduan dari Islamic Financial Services Board (IFSB). Penerapan prinsip Basel III tak sekadar prosedural, namun juga mempertimbangkan kesesuaian dengan prinsip syariah yang melekat dalam sistem keuangan ini. Jadi, Indonesia sedang menjalankan dua misi sekaligus: mengadopsi standar internasional dan menjaga nilai-nilai Islami.

Kedua POJK termasuk dalam Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia (RP3SI) 2023-2027, terutama Pilar I yang fokus pada penguatan struktur dan Pilar V yang berkaitan dengan regulasi dan pengawasan. Regulasi ini lebih dari sekadar aturan—mereka adalah alat strategis untuk mendorong pertumbuhan berkelanjutan sekaligus memperkokoh kredibilitas industri di kancah global.

• Meningkatkan kepercayaan investor dan nasabah lokal maupun internasional.
• Mendorong integrasi pasar keuangan syariah dengan global.
• Mengoptimalkan tata kelola risiko lewat praktik terbaik internasional.

Dengan berbagai manfaat tersebut, tidak mengherankan bila pendekatan ini menjadi kerangka yang wajib diikuti untuk memastikan kemajuan industri perbankan syariah yang sehat dan berdaya saing.

Restrukturisasi Spin-off Unit Usaha Syariah

Selain regulasi, isu spin-off unit usaha syariah dari bank induk konvensional menjadi langkah strategis yang tak kalah penting. Tujuannya adalah menciptakan entitas syariah yang mandiri dan fokus, sehingga tata kelola serta struktur permodalannya lebih kokoh dan terarah. Ini pun memudahkan pengembangan bisnis dengan produk yang benar-benar syariah compliant.

Per Januari 2026, sebanyak 41 perusahaan mengajukan rencana pemisahan unit usaha syariah, terbagi menjadi 27 pembentukan entitas baru dan 14 lainnya transfer portofolio ke penyedia yang ada. Langkah ini penting untuk menghindari pencampuradukan risiko dan memperjelas posisi bisnis syariah sebagai sektor yang terpisah dan kompetitif.

• Memastikan ketersediaan modal untuk ekspansi dan inovasi.
• Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas operasional.
• Memperkuat tata kelola dan fungsi pengawasan internal.
• Memfokuskan pertumbuhan bisnis sebagai entitas independen.

Bagi pengawas OJK dan calon PCAM, pemahaman mendalam tentang struktur spin-off ini menjadi kunci dalam mendukung perkembangan industri yang berkelanjutan dan sistemik.

Implikasi Kepemimpinan Regulator dan Pengawasan

Regulasi dan restrukturisasi ini menjadi ujian nyata bagi kepemimpinan OJK dalam mengelola transisi industri ke tahap berikutnya. Strategi regulator harus mampu menyeimbangkan kesiapan industri, penegakan kepatuhan, dan pengawasan yang bersifat proaktif. Ini bukan sekadar soal aturan, tetapi juga kepemimpinan visioner yang memahami dinamika perbankan syariah secara menyeluruh.

Pengawas diharapkan memiliki pendekatan multidimensi: menguasai aspek teknis perbankan, sabar dalam memahami prinsip syariah, dan sigap menanggapi perubahan pasar. Peluang bagi kandidat PCAM adalah menunjukkan kemahiran analitis dan kebijakan adaptif yang mampu mengatasi tantangan kompleks ini.

• Meningkatkan stabilitas sistem keuangan syariah di tingkat global dan lokal.
• Menunjang inklusi keuangan lewat produk yang sesuai dan meluas.
• Mendorong komunikasi efektif antara regulator dan industri untuk mitigasi risiko.

Dengan kerangka yang semakin kuat, pengawasan tak boleh lagi hanya reaktif, melainkan harus proaktif demi kesehatan dan keberlanjutan industri.

Indonesia kini berdiri di persimpangan penting untuk memperkuat sektor perbankan syariah. Regulasi dan tata ulang unit usaha syariah membuka peluang besar untuk mendorong daya saing dan stabilitas industri. Bagi mentor strategis dan pelaku industri, ini saatnya tidak sekadar memahami regulasi, tetapi menciptakan strategi yang selaras dengan tantangan global sekaligus kebutuhan domestik. Dengan sinergi antara regulasi, tata kelola, dan inovasi produk, bank syariah di Indonesia siap menghadapi era baru yang lebih adaptif dan produktif.

Baca juga: Daftar Bank Terdaftar OJK dan Tantangan Pengawasan PCAM!

Sumber referensi

• HUKUMONLINE – OJK Terbitkan Dua Regulasi untuk Perbankan Syariah
• OJK.GO.ID – POJK BUS No. 20 dan 21 Tahun 2025
• STABILITAS.ID – OJK Terbitkan Dua POJK Baru untuk Perkuat Likuiditas dan Permodalan Bank Syariah
• UINJKT.AC.ID – Membaca Arah Industri Perbankan Syariah Menuju Tahun 2026