Fungsi OJK tidak hanya berkaitan dengan pengawasan bank. Otoritas Jasa Keuangan memiliki peran yang jauh lebih luas karena mengawasi berbagai kegiatan di sektor jasa keuangan, mulai dari perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, perusahaan pembiayaan, fintech, hingga aset keuangan digital dan aset kripto.
Secara resmi, OJK memiliki tiga fungsi utama, yaitu menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap sektor jasa keuangan, berperan aktif dalam memelihara Stabilitas Sistem Keuangan sesuai kewenangannya, serta memberikan pelindungan kepada konsumen dan masyarakat. Ruang lingkup sederhananya dapat diringkas sebagai mengatur, mengawasi, dan melindungi.
Karena kewenangannya terus berkembang setelah Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau UU P2SK, memahami fungsi OJK saat ini juga berarti memahami siapa yang mengawasi bank, perusahaan pembiayaan, asuransi, investasi, hingga penyelenggara perdagangan aset kripto di Indonesia.
OJK Adalah Lembaga Pengawas Sektor Jasa Keuangan
Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. OJK merupakan lembaga independen dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai ketentuan perundang-undangan.
Pembentukan OJK bertujuan agar seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan dapat berjalan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Selain itu, sistem keuangan diharapkan dapat tumbuh secara berkelanjutan dan stabil serta mampu memberikan pelindungan terhadap konsumen dan masyarakat.
Baca juga Tugas dan Fungsi OJK, Ini Peran, Wewenang, dan Sektor Keuangan yang Diawasi
Tiga Fungsi Utama OJK
Berdasarkan halaman resmi OJK, fungsi lembaga ini dapat dirangkum sebagai berikut.
| Fungsi OJK | Penjelasan |
|---|---|
| Pengaturan dan pengawasan | Menyelenggarakan pengaturan dan pengawasan terintegrasi terhadap kegiatan sektor jasa keuangan |
| Menjaga stabilitas sistem keuangan | Berperan aktif memelihara Stabilitas Sistem Keuangan sesuai kewenangan OJK |
| Pelindungan konsumen dan masyarakat | Memberikan pelindungan, edukasi, pelayanan pengaduan, dan pengawasan perilaku pelaku usaha |
Ketiga fungsi tersebut saling berkaitan. Regulasi dibutuhkan untuk memberikan aturan yang jelas, pengawasan dilakukan untuk memastikan pelaku usaha mematuhi aturan, sedangkan pelindungan konsumen diperlukan agar masyarakat tidak berada dalam posisi yang lemah ketika menggunakan produk atau layanan keuangan.
Fungsi OJK dalam Mengatur Sektor Jasa Keuangan
Pengaturan tersebut dapat berkaitan dengan perizinan, tata kelola, manajemen risiko, kesehatan lembaga keuangan, kegiatan usaha, pelindungan konsumen, hingga pelaporan. Dalam bidang perbankan, misalnya, kewenangan OJK mencakup aspek seperti pendirian bank, pembukaan kantor, kepemilikan, kepengurusan, merger, konsolidasi, akuisisi, sampai pencabutan izin usaha sesuai ketentuan.
Fungsi pengaturan penting karena industri jasa keuangan mengelola dana masyarakat dalam jumlah besar. Tanpa aturan yang memadai, risiko penyalahgunaan, tata kelola yang buruk, atau kegagalan lembaga dapat berdampak pada konsumen dan sistem keuangan secara lebih luas.
Namun, regulasi tidak berarti OJK menentukan seluruh keputusan bisnis perusahaan. Bank, perusahaan sekuritas, asuransi, perusahaan pembiayaan, dan pelaku industri lainnya tetap menjalankan kegiatan usaha masing-masing selama memenuhi ketentuan yang berlaku.
Fungsi OJK dalam Mengawasi Perbankan
Dalam praktiknya, pengawasan tidak hanya melihat apakah sebuah bank mempunyai izin. OJK juga melakukan pengawasan terhadap aspek kesehatan lembaga, tata kelola, manajemen risiko, kegiatan usaha, dan kepatuhan terhadap regulasi.
Pengawasan sektor perbankan sebelumnya merupakan bagian dari fungsi Bank Indonesia. Kewenangan pengawasan mikroprudensial perbankan kemudian beralih kepada OJK pada akhir 2013.
Karena itu, ketika masyarakat berbicara mengenai pengawasan individual terhadap bank atau kesehatan bank, OJK mempunyai peran utama. Sementara Bank Indonesia tetap memiliki kewenangan di bidang moneter, sistem pembayaran, dan kebijakan makroprudensial.
Tidak Hanya Bank, Ini Sektor yang Diawasi OJK
Ruang lingkup OJK saat ini jauh lebih besar dibanding ketika lembaga tersebut pertama kali dikenal masyarakat.
OJK mencantumkan cakupan pengaturan dan pengawasannya sebagai berikut.
| Sektor | Contoh Cakupan |
|---|---|
| Perbankan | Bank dan kegiatan jasa keuangan perbankan |
| Pasar modal | Efek, perusahaan efek, kegiatan pasar modal |
| Keuangan derivatif | Kegiatan derivatif yang menjadi kewenangan OJK |
| Bursa karbon | Penyelenggaraan kegiatan bursa karbon |
| Perasuransian | Perusahaan asuransi dan kegiatan terkait |
| Penjaminan | Perusahaan penjaminan |
| Dana pensiun | Pengelolaan dana pensiun |
| Lembaga pembiayaan | Perusahaan pembiayaan dan kegiatan terkait |
| Modal ventura | Perusahaan modal ventura |
| Lembaga keuangan mikro | LKM yang berada dalam lingkup kewenangan OJK |
| ITSK | Inovasi Teknologi Sektor Keuangan |
| Aset keuangan digital dan kripto | Penyelenggara dan aktivitas sesuai kewenangan OJK |
| Perilaku pelaku usaha | Market conduct dan pelindungan konsumen |
| Konglomerasi keuangan | Pengawasan terintegrasi dan asesmen dampak sistemik |
OJK juga memiliki tugas pengembangan sektor keuangan dengan berkoordinasi bersama kementerian, lembaga, dan otoritas terkait.
Fungsi OJK dalam Melindungi Konsumen
Pelindungan konsumen bukan sekadar pelengkap pengawasan. OJK secara resmi memiliki fungsi memberikan pelindungan kepada konsumen dan masyarakat.
Bidang pelindungan konsumen OJK antara lain melaksanakan edukasi, pelayanan konsumen, pengawasan market conduct, dan pembelaan hukum konsumen sesuai kewenangannya.
Pengawasan market conduct berfokus pada perilaku pelaku usaha terhadap konsumen. Tujuannya antara lain menciptakan ekosistem pelindungan konsumen yang memberikan kepastian hukum, penanganan pengaduan yang efektif, perilaku bisnis yang bertanggung jawab, perlakuan yang adil, pelindungan aset dan data konsumen, serta peningkatan kemampuan masyarakat memahami produk keuangan.
Contoh sederhananya, konsumen yang merasa memiliki permasalahan dengan produk atau layanan lembaga jasa keuangan dapat terlebih dahulu mengajukan pengaduan kepada lembaga terkait. Jika penyelesaiannya membutuhkan proses lebih lanjut sesuai mekanisme yang berlaku, tersedia kanal pelindungan konsumen OJK.
Layanan OJK yang Bisa Digunakan Masyarakat
Peran OJK dapat dirasakan masyarakat melalui sejumlah layanan publik. Salah satunya adalah Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK) untuk pengaduan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan.
OJK juga menyediakan layanan iDeb SLIK untuk permohonan Informasi Debitur. Layanan ini berbeda dari pengaduan karena digunakan masyarakat atau badan usaha untuk memperoleh informasi debitur sesuai prosedur.
Kontak OJK 157 dapat digunakan untuk memperoleh informasi atau menyampaikan kebutuhan layanan konsumen. Berdasarkan jadwal operasional OJK, layanan telepon 157 beroperasi 24 jam setiap hari sejak 10 Oktober 2025, sementara layanan chat digital melalui WhatsApp 081-157-157-157 memiliki jadwal operasional tersendiri.
Fungsi OJK dalam Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan
Fungsi OJK tidak berhenti pada pengawasan masing-masing perusahaan. OJK juga berperan aktif dalam memelihara Stabilitas Sistem Keuangan sesuai kewenangannya.
Dalam konteks ini, pengawasan OJK berhubungan erat dengan aspek mikroprudensial, yaitu kesehatan dan ketahanan individual lembaga jasa keuangan. OJK melakukan pendekatan antara lain dengan memperkuat permodalan, likuiditas, manajemen risiko, tata kelola, transparansi, serta pelindungan konsumen.
OJK juga melakukan pengawasan sektor keuangan secara terintegrasi dan asesmen terhadap dampak sistemik konglomerasi keuangan. Hal ini penting karena sebuah kelompok usaha keuangan dapat memiliki bank, perusahaan asuransi, sekuritas, perusahaan pembiayaan, atau lembaga keuangan lainnya yang saling terhubung.
Perbedaan Fungsi OJK, Bank Indonesia, dan LPS
OJK, Bank Indonesia, dan LPS sama-sama berkaitan dengan sektor keuangan, tetapi tugas utamanya berbeda.
| Lembaga | Fokus Utama |
|---|---|
| OJK | Pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan, stabilitas sesuai kewenangan, serta pelindungan konsumen |
| Bank Indonesia | Kebijakan moneter, sistem pembayaran, dan kebijakan makroprudensial |
| LPS | Penjaminan simpanan nasabah bank dan fungsi terkait stabilitas serta resolusi bank sesuai kewenangan |
Bank Indonesia memiliki tujuan mencapai stabilitas nilai rupiah, memelihara stabilitas sistem pembayaran, dan turut menjaga stabilitas sistem keuangan. Tugasnya mencakup kebijakan moneter, sistem pembayaran, serta kebijakan makroprudensial.
Sementara LPS memiliki fungsi utama yang berkaitan dengan penjaminan simpanan nasabah perbankan dan turut aktif menjaga stabilitas sistem perbankan, termasuk menjalankan fungsi resolusi bank sesuai ketentuan.
Karena itu, menyebut OJK sebagai lembaga yang “menjamin tabungan nasabah” kurang tepat. Penjaminan simpanan merupakan fungsi LPS, sedangkan OJK berfokus pada pengaturan dan pengawasan lembaga jasa keuangan.
OJK Tidak Menjamin Semua Investasi Pasti Aman atau Untung
Pengawasan OJK bertujuan memastikan aktivitas dan pelaku yang menjadi kewenangannya mengikuti ketentuan yang berlaku. Namun keputusan investasi tetap memiliki risiko, termasuk kemungkinan nilai aset turun atau investor mengalami kerugian.
Karena itu, masyarakat tetap perlu memahami legalitas pelaku usaha, karakter produk, risiko, biaya, dan informasi yang diberikan sebelum mengambil keputusan.
Begitu pula dengan investasi kripto. Pengawasan oleh OJK tidak berarti harga aset kripto dijamin meningkat atau investor dijamin memperoleh keuntungan. Fungsi regulator dan fungsi penjamin keuntungan adalah dua hal yang berbeda.
Fungsi OJK dalam Kehidupan Sehari-hari
Bagi masyarakat umum, peran OJK sebenarnya cukup dekat dengan kegiatan keuangan sehari-hari. Ketika menggunakan rekening bank, mengajukan pembiayaan, membeli produk asuransi, berinvestasi melalui perusahaan sekuritas, menggunakan layanan fintech, atau memperdagangkan aset kripto melalui penyelenggara yang berada dalam lingkup pengawasan, terdapat regulasi dan pengawasan OJK yang bekerja di belakang ekosistem tersebut.
OJK juga berperan ketika masyarakat membutuhkan edukasi keuangan, ingin menyampaikan pengaduan terkait layanan sektor jasa keuangan, atau membutuhkan informasi debitur melalui SLIK.
Baca juga OJK Rekrutmen 2026 Sudah Dibuka? Ini Status Terbaru Lowongan PCAM dan MLE
Mini FAQ
Apa fungsi utama OJK?
Fungsi utama OJK adalah menyelenggarakan pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan secara terintegrasi, berperan dalam menjaga stabilitas sistem keuangan sesuai kewenangannya, serta memberikan pelindungan kepada konsumen dan masyarakat.
Apa saja sektor yang diawasi OJK?
OJK mengawasi berbagai sektor seperti perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, perusahaan pembiayaan, modal ventura, lembaga keuangan mikro, fintech, aset keuangan digital, dan aset kripto sesuai kewenangannya.
Apakah OJK mengawasi aset kripto?
Ya. Sejak 10 Januari 2025, pengaturan dan pengawasan aset keuangan digital termasuk aset kripto telah dialihkan kepada OJK sesuai ketentuan yang berlaku.
Apa perbedaan fungsi OJK dan Bank Indonesia?
OJK berfokus pada pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan serta pelindungan konsumen, sedangkan Bank Indonesia berfokus pada kebijakan moneter, sistem pembayaran, dan kebijakan makroprudensial.
Apakah OJK menjamin simpanan nasabah di bank?
Tidak. Penjaminan simpanan nasabah bank merupakan fungsi Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. OJK berperan dalam mengatur dan mengawasi bank serta sektor jasa keuangan lainnya.
Kesimpulan
Fungsi OJK secara umum adalah mengatur, mengawasi, dan melindungi dalam rangka membangun industri jasa keuangan yang sehat. Secara lebih lengkap, OJK menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan yang terintegrasi, berperan aktif dalam menjaga Stabilitas Sistem Keuangan sesuai kewenangannya, serta memberikan pelindungan kepada konsumen dan masyarakat.
Cakupannya meliputi perbankan, pasar modal, keuangan derivatif, bursa karbon, asuransi, dana pensiun, penjaminan, pembiayaan, modal ventura, lembaga keuangan mikro, ITSK, aset keuangan digital, aset kripto, hingga pengawasan perilaku pelaku usaha jasa keuangan.
Bagi masyarakat, memahami fungsi OJK juga membantu menentukan ke mana harus mencari informasi atau menyampaikan masalah. OJK menangani pengaturan dan pengawasan jasa keuangan serta pelindungan konsumen, Bank Indonesia berfokus pada moneter, sistem pembayaran, dan makroprudensial, sedangkan penjaminan simpanan perbankan menjadi bagian dari fungsi LPS
