Peran dan fungsi OJK tidak hanya berkaitan dengan pengawasan bank. Otoritas Jasa Keuangan memiliki kewenangan yang jauh lebih luas, mulai dari mengatur dan mengawasi berbagai kegiatan di sektor jasa keuangan, menjaga Stabilitas Sistem Keuangan sesuai kewenangannya, hingga memberikan pelindungan kepada konsumen dan masyarakat.

Dasar pembentukan OJK berasal dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Kewenangan OJK kemudian diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau UU P2SK. Perubahan tersebut penting karena cakupan tugas OJK sekarang juga meliputi bidang seperti aset keuangan digital, aset kripto, perilaku pelaku usaha jasa keuangan, hingga asesmen dampak sistemik konglomerasi keuangan.

Peran dan Fungsi OJK dalam Sektor Jasa Keuangan

Secara ringkas, ruang lingkup kewenangan OJK dapat dipahami melalui tiga kata utama, yaitu mengatur, mengawasi, dan melindungi.

Berdasarkan informasi resmi OJK, fungsinya saat ini meliputi:

• Menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan
• Memelihara Stabilitas Sistem Keuangan secara aktif sesuai kewenangannya
• Memberikan pelindungan terhadap konsumen dan masyarakat

Ketiga fungsi tersebut saling berkaitan. Pengawasan lembaga keuangan dibutuhkan agar industri tetap sehat, sementara pelindungan konsumen diperlukan agar masyarakat tidak dirugikan oleh perilaku pelaku usaha yang tidak sesuai ketentuan.

Fungsi OJK	Peran Utama
Pengaturan	Menetapkan ketentuan bagi sektor jasa keuangan
Pengawasan	Mengawasi kegiatan dan kondisi pelaku usaha sektor keuangan
Stabilitas Sistem Keuangan	Memelihara stabilitas sesuai kewenangan OJK
Pelindungan Konsumen	Mengawasi perilaku usaha dan melindungi kepentingan masyarakat

OJK Mengatur Kegiatan di Sektor Keuangan

Salah satu peran dan fungsi OJK adalah membuat dan menerapkan ketentuan terhadap pelaku usaha yang berada dalam lingkup pengawasannya.

Pengaturan diperlukan agar perusahaan jasa keuangan tidak menjalankan kegiatan tanpa standar yang jelas. Ketentuan dapat berkaitan dengan perizinan, tata kelola, manajemen risiko, kesehatan perusahaan, produk, layanan, hingga perlindungan konsumen.

Pada sektor perbankan, misalnya, kewenangan OJK mencakup pengaturan dan pengawasan yang berhubungan dengan perizinan bank, kegiatan usaha, kelembagaan, kesehatan bank, dan pelaksanaan prinsip kehati-hatian.

Namun ruang lingkup OJK tidak berhenti pada bank. Regulasi OJK juga diterapkan terhadap berbagai industri lain sesuai kewenangannya.

OJK Mengawasi Bank hingga Aset Kripto

Cakupan pengawasan OJK saat ini jauh lebih luas dibanding anggapan bahwa OJK hanya mengurus bank atau pinjaman online.

Berdasarkan halaman tugas dan fungsi resmi OJK, pengaturan dan pengawasan dilakukan terhadap:

• Perbankan
• Pasar modal, keuangan derivatif, dan bursa karbon
• Perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun
• Lembaga pembiayaan
• Perusahaan modal ventura
• Lembaga keuangan mikro
• Industri jasa keuangan lainnya
• Inovasi Teknologi Sektor Keuangan atau ITSK
• Aset keuangan digital dan aset kripto
• Perilaku pelaku usaha jasa keuangan
• Konglomerasi keuangan secara terintegrasi

OJK juga mempunyai tugas melakukan pengembangan sektor keuangan dengan berkoordinasi bersama kementerian, lembaga, dan otoritas terkait.

Cakupan tersebut menunjukkan bahwa peran OJK berkembang mengikuti perubahan industri jasa keuangan, termasuk perkembangan layanan keuangan berbasis teknologi dan aset digital.

Peran OJK dalam Perbankan

Dalam sektor perbankan, OJK memiliki peran pengawasan mikroprudensial terhadap masing-masing bank.

Pengawasan dilakukan agar bank beroperasi secara sehat, memenuhi ketentuan, serta mampu mengelola berbagai risiko yang muncul dalam kegiatan usahanya.

OJK melakukan pengawasan secara langsung maupun tidak langsung. Pengawasan tidak langsung dapat dilakukan melalui laporan berkala, hasil pemeriksaan, serta berbagai informasi lain yang disampaikan bank.

OJK juga memiliki kewenangan untuk mengenakan sanksi sesuai ketentuan apabila terdapat bank yang tidak memenuhi aturan. Dalam kondisi tertentu, OJK dapat melakukan pemeriksaan maupun tindakan pengawasan lainnya sesuai kewenangan yang diberikan undang-undang.

Peran OJK dalam Pasar Modal

Pasar modal juga menjadi bagian dari sektor yang diatur dan diawasi OJK.

Dalam menjalankan fungsi tersebut, OJK melakukan pengembangan regulasi, penyusunan peraturan, pengembangan sistem pengawasan, serta pembinaan dan pengawasan terhadap pihak yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran untuk beroperasi di sektor pasar modal.

Pengawasan ini penting karena kegiatan pasar modal melibatkan dana investor dan berbagai produk investasi.

OJK juga dapat memberikan perintah tertulis serta melakukan tindakan tertentu sesuai kewenangannya untuk mencegah atau mengurangi kerugian konsumen, masyarakat, dan sektor jasa keuangan.

Peran OJK dalam Perlindungan Konsumen

Pelindungan konsumen kini merupakan salah satu fungsi OJK yang ditegaskan melalui UU P2SK.

OJK menjalankan pengawasan terhadap perilaku pelaku usaha jasa keuangan atau market conduct. Pengawasan tersebut mencakup bagaimana pelaku usaha mendesain produk, memberikan informasi, menawarkan layanan, membuat perjanjian, memberikan pelayanan, hingga menangani pengaduan dan penyelesaian sengketa.

OJK juga memperhatikan bagaimana perusahaan memperlakukan konsumennya.

Bidang edukasi dan perlindungan konsumen OJK memiliki tugas antara lain:

• Melaksanakan edukasi dan pelindungan konsumen
• Memberikan pelayanan kepada konsumen
• Melakukan pengawasan market conduct
• Melaksanakan pembelaan hukum untuk perlindungan konsumen

Fungsi tersebut menjadi penting ketika masyarakat berhadapan dengan bank, asuransi, perusahaan pembiayaan, pinjaman daring, investasi, maupun produk jasa keuangan lainnya.

Peran OJK dalam Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan

Fungsi OJK setelah penguatan melalui UU P2SK juga secara eksplisit mencakup pemeliharaan Stabilitas Sistem Keuangan secara aktif sesuai kewenangannya.

Dalam konteks ini, OJK memiliki peran penting karena mengawasi kondisi lembaga jasa keuangan secara mikroprudensial. Permasalahan pada satu atau sejumlah lembaga keuangan dapat berkembang menjadi risiko yang lebih besar jika tidak ditangani dengan baik.

OJK menjelaskan bahwa kepentingannya terhadap Stabilitas Sistem Keuangan berkaitan dengan fungsi pengawasan mikroprudensial serta perlindungan konsumen. Dasar hukum fungsi tersebut antara lain UU OJK, UU Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan, dan UU P2SK.

Tujuan Dibentuknya OJK

Peran dan fungsi OJK akan lebih mudah dipahami jika melihat tujuan pembentukannya.

OJK dibentuk agar kegiatan dalam sektor jasa keuangan:

• Terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel
• Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil
• Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat

Tujuan tersebut tercantum dalam kerangka hukum OJK dan tetap menjadi dasar pelaksanaan tugas lembaga tersebut.

Jadi, pengawasan OJK tidak semata-mata bertujuan memberikan sanksi kepada perusahaan yang melanggar aturan. Pengawasan juga diarahkan untuk membentuk industri jasa keuangan yang sehat dan menjaga kepercayaan masyarakat.

Mini FAQ

Kesimpulan

Peran dan fungsi OJK mencakup pengaturan, pengawasan, pemeliharaan Stabilitas Sistem Keuangan sesuai kewenangan, serta pelindungan konsumen dan masyarakat. OJK mengawasi sektor yang luas, mulai dari perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, perusahaan pembiayaan, hingga ITSK dan aset keuangan digital termasuk aset kripto.

Peran OJK juga mencakup pengawasan perilaku pelaku usaha, edukasi masyarakat, penanganan pengaduan, serta pengembangan sektor keuangan. Kewenangannya terus berkembang sejalan dengan penguatan yang diberikan melalui UU P2SK.

Dengan fungsi tersebut, OJK memiliki posisi penting dalam menjaga agar sektor jasa keuangan Indonesia berjalan secara teratur, transparan, stabil, dan tetap memberikan perlindungan bagi konsumen serta masyarakat.